Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 110 miliar untuk menekan kenaikan inflasi. Penyisihan anggaran tersebut sebagai pemenuhan instruksi Presiden Joko Widodo (jokowi) terkait penanganan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada awal September lalu.
“Kalau di Jabar sekitar Rp 110-an miliar,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat ditemui di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/10).
Emil panggilannya, mengatakan anggaran tersebut digunakan Pemprov untuk membiayai transportasi distribusi bahan pangan. Agar, harga bahan pangan yang didatangkan dari wilayah lain tidak mengalami kenaikan signifikan.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Itu ada yang buat membiayai transportasi komoditi, biar kalau impor ikan atau telur itu enggak mahal. Kita bayarin ongkosnya supaya harga ke pasar jadi lebih murah,” sambungnya.
Selain untuk mensubsidi ongkos distribusi pangan, Pemprov Jabar juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jatah dari program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini sebagai upaya pemerintah agar bantuan yang diterima masyarakat lebih luas pemanfaatannya.
“(Data penerima bansos) dipisahkan, jadi tidak ada redundant dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkap dia.
Adapun besaran BLT yang diberikan sekitar Rp 600.000 per penerima manfaat. Bantuan diberikan kepada nelayan, petani dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.
“Kalau saya (Pemprov Jabar) mengisi yang belum-belumnya seperti nelayan, petani dan lain-lain,” kata dia.
Di sisi lain, Mantan Wali Kota Bandung ini mengaku pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat terbilang lebih baik dari kondisi ekonomi nasional. Sebab pertumbuhan ekonomi daerah di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Per kuartal II-2022 sebesar 5,68 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen. “Kalau ada daerah yang pertumbuhannya di atas 5 persen itu bagus, asal inflasinya di bawa 5 persen,” kata dia.
Hanya saja, ini juga harus diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali. Setidaknya tingkat inflasi harus lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. “Kalau tingkat inflasi di atas pertumbuhan itu tidak oke,” pungkasnya.
