Badan Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Agency/FCF) Departemen Keuangan akan terus memantau dan menilai dampak larangan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan turunannya terhadap perekonomian nasional.
Ini akan terus kami evaluasi. Yang jelas prioritas pemerintah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam konferensi media virtual, Jumat (13 Mei 2022).
Febrio menjelaskan, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, termasuk ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang diantisipasi di pasar. Kemudian pemerintah akan mengelolanya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.
“Kami melihat dari hari ke hari pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberlakukan larangan ekspor CPO pada Kamis (28 April 2022) untuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng di pasar domestik yang saat itu semakin menurun.
Kelompok tani sawit sebenarnya tidak ada masalah dengan politik. Namun, mereka meminta Jokowi untuk lebih memperhatikan sisi hulu industri sawit. Pasalnya, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dikatakan turun hingga 70 persen.
